Program Kerja Divisi Litbang "CERITA BARENG HMAK" 13/07/2021

 Bicara Fenomena serta Isu Terkini dan Aktual Bareng HMAK

13 Juli 2021

Tema : Apa Itu Herd Stupidity?

          

      Herd stupidity mempunyai arti kebodohan komunal, kata ini merupakan pelesetan dari herd immunity yang mempunyai arti kekebalan kelompok. Kata herd stupidity dikutip dari Pandu Riono, pakar epidemiologi FKM UI, "Indonesia sudah lama dalam kondisi ‘Herd Stupidity’. Perilaku manusianya yang dorong replikasi virus, memperbanyak diri, dan berubah menjadi lebih mudah menular. Manusia yang mendapat amanah jadi pejabat dan manusia-manusia lain yang tidak berperilaku 5M & enggan divaksinasi".

        Fenomena herd stupidity nyatanya sudah akrab dengan masyarakat, hal ini disebabkan masih banyaknya berita-berita hoaks sehingga masyarakat merasa tidak perlu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah karena corona hanya akal-akalan pemerintah. Kurangnya edukasi dan banyaknya berita hoaks mengenai virus corona ini membuat masyarakat enggan di vaksin. Hal ini tentu menghambat proses terwujudnya herd immunity.

            Herd stupidity juga terjadi di kalangan pemerintah, selaku pembuat kebijakan. Saat ini sedang di berlakukan PPKM darurat di Jawa-Bali mulai tanggal 3 Juli hingga akhir bulan nanti. Kebijakan PPKM Darurat ini antara lain: penyekatan jalan di beberapa titik vital guna membatasi mobilisasi; pembatasan restoran, supermarket, dan lapak pedagang kaki lima hingga pukul 8 malam; anjuran perkantoran untuk sektor nonesensial dan nonkritikal agar menerapkan WFH 100 persen, dan lain-lain.

            Memang kebijakan yang dibuat pemerintah ini digunakan untuk membatasi penyebaran virus corona, akan tetapi kebijakan ini juga menimbulkan masalah lain, misalnya adanya penyekatan jalan menimbulkan kemacetan lalu lintas karena masih banyak pegawai yang ditugaskan untuk WFO. Meskipun mereka sudah membawa surat tugas dari kantor, tetap tidak diperbolehkan melintasi jalur yang disekat sehingga mereka mencari jalan alternatif. Sebagaimana yang kita tahu, jalur alternatif cenderung kecil sehingga mengakibatkan over capacity yang memunculkan dan kemacetan dan tentu dapat mengakibatkan cluster baru virus corona.

            Selanjutnya, pembatasan restoran, supermarket, dan lapak pedagang kaki lima. Saat ini banyak beredar video di sosial media mengenai penertiban pedagang kaki lima maupun UMKM menggunakan cara yang cenderung keras. Padahal penegak hukum dapat menertibkan PKL dengan berdialog secara baik-baik. Akan tetapi kenyataan yang kita jumpai adalah adanya pengambilan paksa barang-barang yang digunakan untuk berdagang seperti tabung gas, kursi, barang yang diperjual belikan, dan lain-lain. Aparat penegak hukum juga terlihat menggunakan truk damkar untuk membubarkan kerumunan dan lapak-lapak kaki lima. Tindakan tersebut tentu memicu adanya konflik antara pedagang dengan aparat dan sangat tidak efektif.

        Sinergi antara pemerintah dan rakyat memang sangat dibutuhkan agar tercipta keselarasan dan kesinambungan. Fenomena herd stupidity, baik itu dikalangan masyarakat atau bahkan pemerintah itu sendiri, sungguh suatu hambatan besar. Oleh karenanya, pemerintah dapat memberikan ruang edukasi bagi masyarakat agar tidak temakan berita hoaks mengenai adanya pandemi Covid-19 ini. Pemerintah juga harus memberikan sanksi bagi aparat yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Perlu diingat bahwa pemerintahan bertanggung jawab untuk mengayomi masyarakatnya bukan berlaku keras terhadap masyarakatnya. Pemerintah juga harus memberikan support agar masyarakat dapat terus bersinergi melewati kondisi pandemi ini.

 

#KABINETINTEGRAL

#HMAKSOLID